Sejarah Universitas Muhammadiyah Buton


Suatu konsekuensi logis atas implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah keharusan adanya perhatian khusus dalam perspektif otonomi daerah yaitu pemihakan dan pemberdayaan anggota masyarakat melalui sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Pemihakan dan perhatian ini dimaksudkan terutama karena daerah ini memiliki sumber daya manusia (SDM) yang secara kuantitatif dan kualitatif memiliki kemampuan dan kemauan keras untuk mengelola berbagai aspek dari elemen manajemen pembangunan daerah dan potensi sumber daya alam (SDA) untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara mandiri.

Berdasar dari eksistensi dan kiprah Muhammadiyah di daerah ini serta kondisi obyektif perkembangan Kabupaten Buton saat itu baik yang terkait dengan data riil tentang pertumbuhan kelembagaan jumlah SMU/MA/SMK, maupun pertumbuhan jumlah lulusan setiap tahun dan upaya untuk mengambil peran serta dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) pada level perguruan tinggi, maka pendirian dan pengembangan suatu universitas menjadi sangat esensial dan mendesak, khususnya pada disiplin ilmu tertentu berdasarkan hasil kajian dan observasi kontekstual, baik berdasarkan kecenderungan pengembangan wilayah maupun daya dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Berkenaan dengan itu, para Tokoh Muhammadiyah Daerah Kabupaten Buton, setelah mencermati kondisi tersebut, merasa tergugah dan terpanggil untuk mengkaji pendirian Perguruan Tinggi. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan sadar akan tanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan nasional melalui sector pendidikan, maka Badan Pendiri Universitas Islam Buton (UNISBU) pada tahun 1999 membentuk Perguruan Tinggi yang bernama UNISBU. Kemudian, di tahun yang sama, tepatnya tanggal 3 Desember 1999 diadakan rapat koordinasi Badan Pendiri UNISBU yang kemudian disepakati bahwa UNISBU berubah menjadi amal usaha milik Muhammadiyah dengan nama Universitas Muhammadiyah Buton. Pada tanggal 17 Februari 2000 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton membentuk dan menetapkan Badan Pemrakarsa Pendirian Universitas Muhammadiyah Buton yang bertugas untuk merencanakan, menyiapkan dan menyusun segala hal yang berkaitan dengan legalitas berdirinya Universitas Muhammadiyah Buton.

Setelah melalui perjuangan yang panjang akhirnya Menteri Pendidikan Nasional RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 81/D/O/2001 Tentang Izin Operasional Universitas Muhammadiyah Buton, bersamaan dengan Surat Izin Operasional itu juga terdaftar 3 Program Studi di FKIP yaitu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D2), Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1), dan Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1) serta memberikan kesempatan selama satu tahun kepada Universitas Muhammadiyah Buton untuk mengusulkan program studi lainnya.

Sejarah berdirinya program studi pada Universitas Muhammadiyah Buton sebagai berikut :

Tahun 2001 dengan izin operasional SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81/D/O/2001 Tanggal 10 Juli 2001 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Buton yang Diselenggarakan Oleh BPH Universitas Muhammadiyah di Buton.

  • Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
  • Program Studi Bimbingan dan Konseling(S1)
  • Program Studi PGSD Diploma II yang ditingkatkan menjadi PGSD S1 dengan SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 114/D/O/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang   Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi PGSD (S1) Peningkatan dari Program Studi PGSD (DII) pada Universitas Muhammadiyah Buton.

Tahun 2003 dengan izin operasional SK Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Di.II/565/2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Program Sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton.

  • Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1)
  • Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (S1).

Tahun 2004 dengan Izin operasional SK Koordinator Kopertais Wilayah VIII Nomor 003 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar Islam/Madrasah Ibtidaiyah (PGSDI/MI) dan Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam (PGPAI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton. Program Studi PGSDI/MI DII dan PGPAI ditutup pada tahun 2006.

Tahun 2006 dengan izin operasional Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3962/D/T/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Perihal Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi baru pada Universitas Muhammadiyah Buton.

  • Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)
  • Program Studi Teknik Sipil (S1)
  • Program Studi Ilmu Hukum (S1)
  • Program Studi Akuntansi (S1)
  • Program Studi Pertanian Peminatan Sosek Pertanian (S1). Berubah menjadi Program Studi Agroteknologi (SK Kopertis Wil. IX Sulawesi No. 1418/D/T/K-IX/2009) kemudian berubah lagi menjadi Program Studi Agribisnis (SK Kopertis Wil. IX Sulawesi No. 2127/009/KL/2009).

Tahun 2015 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 60/M/Kp/III/2015 Tentang  Pembukaan Program  Studi Pendidikan Biologi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Buton.

Tahun 2016 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 259/KPT/I/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Buton.

Tahun 2017 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 552/KPT/I/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Buton.

Tahun 2018 dengan izin operasional SK Menteri Ristekdikti RI Nomor 426/KPT/I/2018 tanggal 9 Mei 2018 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Buton.

Pada akhir tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Buton telah memiliki 7 Fakultas dengan 14 Program Studi yang keseluruhannya merupakan program Sarjana serta mahasiswa aktif sebanyak 5.842 mahasiswa.